Top investigasi |Riau – Presiden Mahasiswa BEM Institut Teknologi dan Bisnis Master, Zermah Randyka, mengecam keras terjadinya pemadaman listrik massal di wilayah Sumatera pada 22 Mei 2026 yang menyebabkan lumpuhnya berbagai aktivitas masyarakat di sejumlah daerah, mulai dari Jambi hingga Aceh.
Menurutnya, peristiwa blackout tersebut bukan sekadar gangguan teknis biasa, melainkan mencerminkan adanya kegagalan sistemik dalam pengelolaan ketenagalistrikan nasional.
Zermah Randyka menegaskan bahwa direksi PLN maupun pihak yang bertanggung jawab atas operasional sistem kelistrikan Sumatera harus dievaluasi secara serius karena dinilai lalai dalam menjaga stabilitas dan keandalan pasokan listrik nasional.
Menurutnya, gangguan pada jalur transmisi 275 kV Muara Bungo–Sungai Rumbai yang kemudian berdampak pada runtuhnya sistem kelistrikan Sumatera menjadi bukti lemahnya desain sistem transmisi PLN. Dalam prinsip rekayasa tenaga listrik modern, sistem seharusnya tetap mampu beroperasi meskipun terjadi gangguan pada salah satu jalur utama, atau yang dikenal dengan standar keandalan N-1. “Fakta bahwa satu gangguan mampu melumpuhkan pasokan listrik hampir di seluruh wilayah Sumatera menunjukkan adanya persoalan serius dalam desain dan pengelolaan sistem kelistrikan. Ini bukan semata-mata akibat faktor cuaca, melainkan bentuk kelalaian struktural yang harus dipertanggungjawabkan,” tegas Presiden Mahasiswa BEM Institut Teknologi dan Bisnis Master, Zermah Randyka.
Ia juga menjelaskan bahwa sistem proteksi dan pengamanan jaringan PLN diduga tidak bekerja secara optimal. Seharusnya, ketika terjadi gangguan, sistem otomatis dapat mengisolasi titik kerusakan tanpa menimbulkan efek domino terhadap jaringan lainnya. Namun yang terjadi justru pemadaman total berskala besar yang menunjukkan lemahnya koordinasi relai proteksi dan buruknya pengaturan stabilitas sistem.
Selain itu, Zermah Randyka turut menyoroti lemahnya pengaturan frekuensi serta cadangan daya PLN. Saat jalur transmisi mengalami gangguan, frekuensi listrik turun drastis hingga menyebabkan pembangkit mati otomatis demi melindungi peralatan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem pemutusan beban otomatis serta cadangan putaran pembangkit belum berjalan secara efektif. “PLN dinilai gagal menyiapkan sistem mitigasi yang memadai. Dalam sistem kelistrikan modern, blackout total seperti ini seharusnya dapat dicegah melalui pengaturan beban otomatis dan sistem cadangan daya yang kuat,” ujarnya.
Tidak hanya itu, proses pemulihan yang berlangsung hingga belasan jam juga menjadi sorotan tajam. Meskipun sebagian jaringan berhasil dipulihkan dalam waktu sekitar dua jam, pasokan listrik secara penuh baru kembali normal setelah 15 hingga 20 jam kemudian. Hal tersebut dinilai menunjukkan tingginya ketergantungan PLN terhadap pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang membutuhkan waktu lama untuk kembali beroperasi.
Presiden Mahasiswa BEM Institut Teknologi dan Bisnis Master menilai PLN belum memiliki strategi pemulihan cepat atau black start system yang memadai di berbagai titik penting jaringan Sumatera. Akibatnya, proses penyalaan ulang sistem berjalan lambat dan berdampak besar terhadap masyarakat, dunia usaha, rumah sakit, pelabuhan, hingga aktivitas ekonomi regional.
“Kerugian yang dialami masyarakat tentu tidak sedikit. Aktivitas ekonomi lumpuh, pelayanan publik terganggu, dan masyarakat harus menanggung dampak dari lemahnya manajemen PLN. Karena itu, evaluasi menyeluruh terhadap pihak yang bertanggung jawab menjadi langkah yang sangat penting,” tambahnya.
Dalam kajiannya, Zermah Randyka juga menilai infrastruktur transmisi PLN belum cukup tangguh dalam menghadapi cuaca ekstrem. Pemeliharaan jaringan dianggap belum maksimal, mulai dari penguatan menara transmisi, pemangkasan vegetasi, hingga penggunaan sistem pemantauan real-time yang seharusnya mampu mendeteksi potensi gangguan lebih cepat.
Selain persoalan teknis, komunikasi publik PLN juga dinilai kurang transparan dan lambat. Masyarakat tidak memperoleh informasi yang cepat, rinci, dan jelas terkait penyebab gangguan maupun estimasi waktu pemulihan. Kondisi tersebut memicu kepanikan sekaligus menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap pelayanan PLN. Atas dasar itu, Presiden Mahasiswa BEM Institut Teknologi dan Bisnis Master mendesak pemerintah pusat serta Kementerian BUMN untuk melakukan evaluasi total terhadap manajemen PLN, termasuk memberikan sanksi tegas kepada pihak yang terbukti lalai dalam menjaga keandalan sistem ketenagalistrikan Sumatera.
“Kami meminta pemerintah tidak menutup mata terhadap persoalan ini. Blackout Sumatera pada 22 Mei 2026 merupakan peringatan keras bahwa terdapat kegagalan sistemik di tubuh PLN. Evaluasi menyeluruh dan tindakan tegas terhadap pihak yang bertanggung jawab harus dilakukan demi keselamatan serta kepentingan masyarakat luas,” tutup Zermah Randyka.