Inhu, Jumat 21 November 2025 —top investigasi| Sejumlah warga Desa Bongkal Malang, Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), mengeluhkan kondisi pembangunan jalan rigid yang diduga tidak sesuai standar operasional prosedur (SOP). Temuan di lapangan memunculkan dugaan adanya kejanggalan dalam proses pembangunan infrastruktur tersebut.
Tim media Intelkriminal.co.id yang turun langsung ke lokasi menemukan beberapa titik jalan rigid mengalami retak, padahal pembangunan masih terbilang baru. Kondisi tersebut memicu kecurigaan masyarakat bahwa pengerjaan konstruksi tidak mengikuti prosedur teknis yang semestinya.
“Baru siap saja sudah retak di banyak titik. Kami menduga ada yang tidak sesuai SOP. Terlihat seperti pekerjaan asal-asalan, yang penting cepat siap,” ungkap salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya.
Selain itu, tim media juga mengamati proses pengecoran yang diduga tidak menggunakan pembesian dasar berupa wiremesh (besi tikar) sesuai standar konstruksi rigid pavement. Di lokasi hanya terlihat pemasangan besi penyambung beton tanpa adanya penguatan struktur dari besi tikar yang lazim digunakan untuk mencegah keretakan.
Konfirmasi Pihak Kontraktor
Terkait dugaan pembangunan yang tidak sesuai SOP, pihak Intelkriminal.co.id telah meminta klarifikasi kepada Rahmat Hidayat, selaku perwakilan kontraktor.
Dalam konfirmasi tersebut, tim media menanyakan secara langsung mengenai penggunaan pembesian dasar serta penyebab retaknya coran yang baru selesai.
Pertanyaan Media:
“Apakah benar pengerjaan rigid pavement ini tidak menggunakan pembesian dasar berupa besi tikar (wiremesh)? Dan apakah hal ini menjadi penyebab munculnya retakan pada coran yang baru selesai dikerjakan?”
Jawaban Rahmat Hidayat:
“Ya pak, memang tidak menggunakan besi tikar.”
Pernyataan tersebut semakin menguatkan dugaan adanya ketidaksesuaian pekerjaan dengan standar teknis pengerjaan jalan rigid.
Hingga berita ini diterbitkan, proses klarifikasi lanjutan dari pihak kontraktor maupun instansi terkait masih menunggu jawaban resmi.
Media berharap pihak terkait dapat segera memberikan penjelasan agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat serta memastikan bahwa kualitas pembangunan infrastruktur yang menggunakan anggaran negara dapat dipertanggungjawabkan.